Bandung – Dewan Energi Nasional (DEN) bersama Fakultas Teknologi Industri (FTI) Institut Teknologi Bandungmenggelar Sarasehan Energi di Auditorium Lantai 8 Gedung PAU Kampus Ganesha ITB, Selasa (12/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang sinergi antara pemerintah, akademisi, dan industri dalam membahas arah transisi energi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.
Dalam kesempatan itu, anggota Dewan Energi Nasional periode 2026–2030, Satya Widya Yudha memaparkan arah kebijakan energi nasional yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 sebagai landasan menuju ketahanan dan kemandirian energi Indonesia.
Ia menjelaskan subsektor minyak dan gas nasional masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan cadangan energi, penurunan produksi minyak dan kapasitas kilang, tingginya ketergantungan terhadap impor migas, hingga disparitas harga energi yang berdampak pada peningkatan subsidi dan perekonomian nasional.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai strategi guna memperkuat ketahanan dan mewujudkan kemandirian energi nasional.
Salah satu fokus utama adalah peningkatan kapasitas dan keandalan infrastruktur energi melalui efisiensi produksi kilang dengan teknologi modern dan ramah lingkungan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan substitusi LPG melalui pembangunan jaringan gas rumah tangga, transformasi kebijakan subsidi berbasis penerima manfaat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta diversifikasi energi melalui pemanfaatan kompor listrik dan pengembangan dimethyl ether (DME) sebagai alternatif LPG.
Penguatan ketahanan energi juga dilakukan melalui penurunan disparitas harga energi secara bertahap, penguatan cadangan energi nasional, serta pengembangan energi baru terbarukan (EBT) melalui penguatan regulasi, koordinasi lintas sektor, dan peningkatan investasi, termasuk mendukung program B50 dan pembangunan pembangkit EBT.
Menurut Satya, strategi tersebut diharapkan dapat mendorong Indonesia menuju swasembada energi nasional.
Ia juga menjelaskan Indonesia telah menyiapkan langkah antisipatif menghadapi dinamika geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi stabilitas energi nasional.
Strategi tersebut meliputi pembatasan konsumsi energi, penghematan energi, pembatasan ekspor, hingga deklarasi kondisi darurat energi apabila diperlukan.
Sementara itu, Dekan FTI ITB, Tirto Prakoso mengatakan sekitar 50 persen kebutuhan energi Indonesia masih bergantung pada impor, baik dalam bentuk energi mentah maupun energi siap pakai.
Meski demikian, Indonesia telah mengembangkan biofuel, khususnya biodiesel berbasis sawit, serta memanfaatkan cadangan batu bara untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional.
“Indonesia terkena dampak seperti harga BBM naik, tetapi saya yakin dampaknya tidak akan semasif negara lain yang pasokan energinya sepenuhnya bergantung pada impor energi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen ITB untuk terus berkontribusi dalam pengembangan transisi dan diversifikasi energi melalui berbagai riset dan inovasi di lingkungan kampus.
Teknik Kimia ITB, misalnya, mengembangkan teknologi pengolahan bahan baku terbarukan seperti sawit menjadi biodiesel, termasuk pengembangan Katalis Merah Putih untuk kebutuhan Pertamina dan industri oleokimia nasional.
Selain itu, pengembangan energi terbarukan juga dilakukan program studi lain di ITB, seperti Teknik Fisika melalui pengembangan solar photovoltaic (PV) dan Teknik Industri melalui optimasi nilai keekonomian pada skala industri.
“Sumber daya manusia sudah memadai dan siap untuk mengembangkan energi terbarukan di Indonesia. Namun, tantangannya terdapat pada aspek penerapan, terutama terkait harga energi di pasaran,” jelasnya.
Melalui sarasehan tersebut, pemerintah, akademisi, dan industri diharapkan semakin memperkuat kolaborasi dalam mendukung implementasi regulasi, inovasi teknologi, serta percepatan transisi menuju ketahanan dan kemandirian energi nasional.